BADAI krisis yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 1997 yang lalu merupakan malapetaka nasional yang sangat pelik untuk diatasi. Mulai dari krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi, sampai kepada implikasinya yang berupa krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan berujung pada krisis politik. Krisis demi krisis tersebut timbul sebagai akibat berantai dari keberhasilan semu peran rejim orde baru dalam mengantarkan Bangsa Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaan di berbagai aspek kehidupan. Keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik yang dibanggakan selama ini hanyalah merupakan keberhasilan semu yang tidak memiliki fondasi yang kuat untuk keberkelanjutannya.
Pembangunan ekonomi selama rejim orde baru secara fisik cukup berhasil, namun secara fundamental sangat rapuh. Orientasi pembangunan selama rejim orde baru secara konseptual juga meyakinkan. Namun, secara praktis dan operasional sangat buruk dan tidak efisien. Tidak dapat disembunyikan lagi bahwa Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) telah terjadi di mana-mana, mulai dari aparat desa sampai aparat pemerintah pusat, baik eksekutif dan legeslatif maupun lembaga-lembaga negara yang lain. Konglomerasi yang merugikan, serta praktek-praktek monopoli dan kartel yang menyengsarakan masyarakat banyak telah terjadi di berbagai industri dan pasar komoditas.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Indonesia perlu mengadakan reorientasi pembangunan ekonomi dalam semangat reformasi. Masyarakat jangan sampai terjebak oleh rasa pesimistik atau terbawa oleh arus kepentingan politik golongan tertentu. Semua anak bangsa bertanggung jawab atas masa depan bangsa Indonesia, dan memprioritaskan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secepat mungkin.
Orientasi pembangunan ekonomi mulai sekarang harus diarahkan pada peletakan dasar fundamental ekonomi yang kuat yang berbasis pada domestic resources dan berakar pada ekonomi rakyat. Peletakkan fondasi dan akar yang kuat tersebut akan sendirinya dapat bertumbuh secara alamiah, sehingga ibarat suatu tanaman tinggal memerlukan perlakuan-perlakuan untuk mempercepat dan memperbesar hasilnya. Perlakuan-perlakuan tersebut adalah berbagai kebijakan dalam bidang pengembangan ekonomi yang menunjang.
Peletakan dasar pembangunan ekonomi yang resource based, berakar pada ekonomi rakyat dan memenuhi prasyarat-prasyarat prioritas sektoral tersebut adalah pembangunan agribisnis dan agroindustri yang tangguh, yang dalam jangka pendek diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan dalam jangka panjang untuk pelaksanaan ekspor dan perolehan devisa. Sektortersebut disamping berbasis domestic resources juga sangat strategis untuk dikembangkan dengan dukungan alamiah yang sangat relevan, sehingga bidang tersebut sangat strategis untukdijadikan basis pembangunan industri dan ekonomi nasional secara konsisten dan konsekuen.
Sumber:
E. Gumbira-Sa'id dan A. Harizt Intan, Majalah USAHAWAN N0. 10 Th. XXVII Oktober 1998
Tidak ada komentar:
Posting Komentar