Reorientasi Pembangunan Ekonomi

BADAI krisis yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 1997 yang lalu merupakan malapetaka nasional yang sangat pelik untuk diatasi. Mulai dari krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi, sampai kepada implikasinya yang berupa krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan berujung pada krisis politik. Krisis demi krisis tersebut timbul sebagai akibat berantai dari keberhasilan semu peran rejim orde baru dalam mengantarkan Bangsa Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaan di berbagai aspek kehidupan. Keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik yang dibanggakan selama ini hanyalah merupakan keberhasilan semu yang tidak memiliki fondasi yang kuat untuk keberkelanjutannya.

Pembangunan ekonomi selama rejim orde baru secara fisik cukup berhasil, namun secara fundamental sangat rapuh. Orientasi pembangunan selama rejim orde baru secara konseptual juga meyakinkan. Namun, secara praktis dan operasional sangat buruk dan tidak efisien. Tidak dapat disembunyikan lagi bahwa Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) telah terjadi di mana-mana, mulai dari aparat desa sampai aparat pemerintah pusat, baik eksekutif dan legeslatif maupun lembaga-lembaga negara yang lain. Konglomerasi yang merugikan, serta praktek-praktek monopoli dan kartel yang menyengsarakan masyarakat banyak telah terjadi di berbagai industri dan pasar komoditas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Indonesia perlu mengadakan reorientasi pembangunan ekonomi dalam semangat reformasi. Masyarakat jangan sampai terjebak oleh rasa pesimistik atau terbawa oleh arus kepentingan politik golongan tertentu. Semua anak bangsa bertanggung jawab atas masa depan bangsa Indonesia, dan memprioritaskan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secepat mungkin.

Orientasi pembangunan ekonomi mulai sekarang harus diarahkan pada peletakan dasar fundamental ekonomi yang kuat yang berbasis pada domestic resources dan berakar pada ekonomi rakyat. Peletakkan fondasi dan akar yang kuat tersebut akan sendirinya dapat bertumbuh secara alamiah, sehingga ibarat suatu tanaman tinggal memerlukan perlakuan-perlakuan untuk mempercepat dan memperbesar hasilnya. Perlakuan-perlakuan tersebut adalah berbagai kebijakan dalam bidang pengembangan ekonomi yang menunjang.

Peletakan dasar pembangunan ekonomi yang resource based, berakar pada ekonomi rakyat dan memenuhi prasyarat-prasyarat prioritas sektoral tersebut adalah pembangunan agribisnis dan agroindustri yang tangguh, yang dalam jangka pendek diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan dalam jangka panjang untuk pelaksanaan ekspor dan perolehan devisa. Sektortersebut disamping berbasis domestic resources juga sangat strategis untuk dikembangkan dengan dukungan alamiah yang sangat relevan, sehingga bidang tersebut sangat strategis untukdijadikan basis pembangunan industri dan ekonomi nasional secara konsisten dan konsekuen.

Sumber:

E. Gumbira-Sa'id dan A. Harizt Intan, Majalah USAHAWAN N0. 10 Th. XXVII Oktober 1998

SUBSISTEM AGRIBISNIS

Empat Subsistem Agribisnis :

1. Subsistem agribisnis hulu((upstream agribusiness) (off-farm), Kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi bagi pertanian, seperti industri dan perdagangan agrokimia (pupuk, pestisida, dll), industri agrootomotif (mesin dan peralatan), dan industri benih/bibit.
2. Subsistem produksi/usahatani (on-farm agribusiness), kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer. Termasuk ke dalam subsistem usahatani ini adalah usaha tanaman pangan, usaha tanaman hortikultura, usaha tanaman obat-obatan, usaha perkebunan, usaha perikanan, usaha peternakan, dan kehutanan.
3. Subsistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness)(off-farm), berupa kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Kegiatan ekonomi yang termasuk dalam subsistem agibisnis hilir ini antara lain adalah industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri pengolahan serat (kayu, kulit, karet, sutera, jerami), industri jasa boga, industri farmasi dan bahan kecantikan, dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya.
4. Subsistem lembaga penunjang (off-farm), seluruh kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis, seperti lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga transportasi, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah (kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan internasional, kebijakan tata-ruang, serta kebijakan lainnya).

PENGEMBANGAN INDUSTRIALISASI PEDESAAN BERBASIS PERTANIAN

Prasyarat berkembangnya industrialisasi pedesaan, adalah diperlukan adanya suatu proses konsolidasi usahatani dan disertai dengan koordinasi vertikal agribisnis dalam suatu alur produk melalui mekanisme non pasar, sehingga karakteristik produk akhir yang dipasarkan dapat dijamin dan disesuaikan dengan preferensi konsumen akhir. Dengan demikian, setiap usaha agribisnis tidak lagi berdiri sendiri atau bergabung dalam assosiasi horizontal, tetapi memadukan diri dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam seluruh bidang usaha yang ada pada satu alur produk vertikal (hulu-hilir) dalam suatu kelompok usaha.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam mendukung pengembangan industrialisasi pedesaan berbasis pertanian, antara lain:

Disadari bahwa selama ini keberpihakan pada kegiatan yang terkait dalam industrialisasi pedesaan berbasis pertanian masih tertinggal, dibandingkan dengan kegiatan di sektor hulu. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang menyeluruh dalam pembangunan agribisnis (hulu-hilir), sehingga nilai tambah sektor pertanian dapat dinikmati oleh masyarakat di pedesaan.

Pengembangan penanganan industriualisasi pedesaan berbasis pertanian ke depan tidak dapat dilakukan secara partial, oleh karena itu pendekatan koordinasi antar kelembagaan terkait yang telah dirintis perlu ditingkatkan baik di tingkat pusat, daerah dan di lembaga penyuluhan. Koordinasi tersebut dimaksudkan antara lain untuk mensinkronkan program dan pelaksanaan perbaikan penanganan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian agar dapat memberikan hasil/dampak yang maksimal.

Pengembangan agroindustri di masa yang akan datang diarahkan untuk meningkatkan peran teknologi melalui penambahan jumlah alsin yang masih sangat terbatas. Dalam penambahan alsin tersebut perlu memperhatikan jenis alat dan mesin yang secara teknis dan ekonomi layak untuk dikembangkan serta kondisi sosial memungkinkan. Dalam pengembangan alsin tersebut pemerintah diharapkan dapat menyediakan fasilitas kredit alsin dengan tingkat suku bunga rendah dan persyaratan lunak.

Dalam penanganan pascapanen/pengolahan, pelaku pascapanen (petani/kelompok tani), usaha yang bergerak dalam pascapanen, dan industri pengolahan hasil primer, perlu ditata dan diperkuat sebagai komponen dari sistem perekonomian di pedesaan terutama di bidang teknologi alsin dan manajemen usaha agar mereka mampu meraih nilai tambah.

Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk peningkatan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan kewirausahaan, manajemen serta kemampuan perencanaan usaha. Dengan adanya peningkatan mutu SDM diharapkan penggunaan alsin akan meningkat dan areal yang dapat ditangani akan bertambah. Peningkatan mutu SDM dilakukan melalui pelatihan/kursus, kerjasama dengan lembaga pelatihan seperti perguruan tinggi, magang diperusahaan yang telah maju. Sedangkan pelatihan dilakukan baik kepada petugas maupun para pengelola alsintan dan petani.

Kelembagaan yang menangani pascapanen/pengolahan pada umumnya lemah dalam permodalan. Untuk itu perlu diupayakan adanya skim khusus untuk alat mesin pascapanen/pengolahan dengan persyaratan yang mudah, suku bunga rendah dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

KERAGAAN INDUSTRI PEDESAAN

Industri pedesaan merupakan salah satu roda penggerak perekonomian pedesaan. Dengan berkembangnya industri pedesaan terutama industri pengolahan hasil pertanian diharapkan dapat menyerap hasil-hasil pertanian di pedesaan. Untuk mengembangkan industri pedesaan tidaklah mudah karena adanya berbagai kendala. Kendala utama yang sering dihadapi industri pedesaan selain permodalan dan pasar adalah teknologi. Teknologi merupakan aspek yang sangat penting dalam pengolahan hasil pertanian. Dengan teknologi, maka proses pengolahan hasil pertanian dapat dilakukan secara efisien. Selama ini telah tersedia berbagai teknologi pengolahan hasil pertanian, namun demikian penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian tersebut masih kurang intensif terutama pada industri skala kecil/rumah tangga di pedesaan.

Teknologi pengolahan hasil pertanian yang telah tersedia sampai saat ini antara lain teknologi proses (pengecilan ukuran, pemotongan, pencampuran, pemisahan, pengawetan dan sebagainya), teknologi pengemasan, dan teknologi penyimpanan. Teknologi pengolahan hasil pertanian tersebut selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Alih teknologi pengolahan hasil pertanian sudah banyak dilakukan, namun masih sebatas pada sosialisasi dan apresiasi teknologi pengolahan hasil pertanian. Demikian pula bimbingan teknis penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian, juga sudah banyak dilakukan namun masih sebatas pada pelatihan-pelatihan teknologi pengolahan hasil pertanian.

Pengolahan hasil pertanian pada industri skala kecil/rumah tangga mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan sampai penyimpanan, umumnya masih dilakukan secara sederhana dengan menggunakan teknologi sederhana sehingga produk yang dihasilkan mutunya masih rendah dan kurang kompetitif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan industri pedesaan yang mampu menghasilkan produk-produk olahan yang bermutu dan memiliki daya saing maka perlu dikembangkan cara-cara pengolahan hasil pertanian yang berorientasi Good Manufacturing Practices (GMP). Selain itu, untuk menjamin mutu produk yang dihasilkan perlu diterapkan Hazards Analysis Critical Control Point (HACCP). Dengan menerapkan GMP dan HACCP pada industri pengolahan di pedesaan diharapkan dapat meningkatkan mutu dan nilai tambah secara optimal sehingga dapat memberikan konstribusi yang signifikan pada perekonomian pedesaan.

PERMASALAHAN INDUSTRI PEDESAAN

Penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian saat ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, hal ini disebabkan antara lain karena keterbatasan informasi tentang teknologi tersebut dan perhatian pemerintah terhadap peningkatan nilai tambah selama ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan upaya produksi hasil pertanian. Sehingga perkembangan penanganan pascapanen dan pengolahan hasil hingga dewasa ini masih berjalan lambat dan masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari lambatnya perkembangan penggunaan teknologi dan penerapannya. Dampak yang terlihat antara lain masih tingginya tingkat kehilangan hasil pascapanen, mutu hasil olahan yang masih rendah, tingkat efisiensi dan efektifitas hasil yang masih rendah, nilai jual yang kurang kompetitif dan penampakan hasil (keragaan hasil) yang belum memuaskan (terutama masalah pengemasan, pewarnaan, pengawetan dan pelabelan).

Lambatnya penyerapan penerapan teknologi pengolahan hasil tersebut berimplikasi pada industri pedesaan yang kurang berkembang antara lain disebabkan oleh faktor teknis, sosial maupun ekonomi.

a. Teknis

Dari segi teknis beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain :

1. Tingkat pengetahuan dan kesadaran petani akan pentingnya penerapan teknologi pengolahan hasil masih sangat terbatas. 
2. Kurangnya tenaga yang terampil (Techknical Skill) dalam mengoperasikan alat mesin pengolaha. 
3. Dukungan perbengkelan dalam perbaikan, perawatan dan penyediaan suku cadang alat mesin masih rendah karena kemampuan permodalan bengkel alsintan masih lemah dan kesulitan dalam memperoleh permodalan. 
4. Introduksi beberapa teknologi belum sesuai dengan kebutuhan petani dan belum bersifat lokal spesifik. 
5. Belum memadainya infrastruktur seperti jalan yang memadai sehingga menyulitkan petani/kelompok dalam memasarkan produk olahannya. 
6. Penyebaran alsin pengolahan masih terbatas. 
7. Kurangnya tenaga pembina yang terampil dalam bidang pengolahan dibanding tenaga pembina pada kegiatan-kegiatan prapanen.

b. Sosial

Dari segi sosial beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain

1. Introduksi teknologi pengolahan pada daerah-daerah yang padat penduduknya ada kecenderungan menimbulkan gesekan/friksi sosial.
2. Kebiasaan petani dalam melakukan kegiatan pengolahan secara tradisional menyulitkan dalam penerapan teknologi yang baik dan benar. 
3. Daerah-daerah tertentu yang mempunyai budaya pengolahan hasil yang teknologinya diterima secara turun temurun, sehingga mereka sering mempunyai sifat tertutup terhadap introduksi teknologi. 
4. Terbatasnya kemampuan akses informasi masyarakat tentang teknologi pengolahan
5. Karena rendahnya pendidikan.

c. Ekonomi

Dari segi ekonomi beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain

1. Daya beli petani terhadap teknologi pengolahan rendah, sehingga permintaan alsin juga relatif rendah. 
2. Harga alsin pengolahan relatif tinggi sehingga kurang efisien.
3. Belum tersedianya skim kredit khusus untuk pengadaan alsin untuk usaha pengolahan hasil.